Herkos Janjikan Universitas Negeri di Kota Bekasi, Ketua DPRD Sebut itu Bukan Wewenang Pemda

Kota Bekasi - Calon Wali Kota Bekasi Nomor Urut 1, Heri Koswara bercita-cita agar Kota Bekasi memiliki Kampus Negeri, apabila beliau mendapatkan amanah sebagai Walikota Bekasi. Jika Heri Koswara dan pasangannya Sholihin memimpin Kota Bekasi, dipastikan cita-cita tersebut dapat diinisiasi menjadi salah satu program prioritas yang harus direalisasikan.

Iya ini udah lama ya keinginan kita. Bekasi dengan potensi yang luar biasa, kok belum punya kampus negeri. Dari berbagai masukan mereka sangat berharap. Nah ini menjadi hal yang ke depan nanti akan saya inisiasi,” kata Herkos kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Pria yang akrab disapa Bang Herkos calon Walikota yang diusung oleh PKS, PPP, PAN, PSI, Hanura, menjelaskan, dengan adanya perguruan tinggi negeri di Kota Bekasi, jangkauan program pemerataan pendidikan masyarakat dapat tercapai.

”Dengan APBD kita yang luar biasa, kemudian kondisi masyarakat kita yang hari ini juga banyak yang sudah doktor, profesor, maka sangat layak, wajar kalau kemudian ke depan kita harus punya kampus negeri sendiri sebagaimana kota-kota lainnya,” tandas Bang Herkos.

Disaat yang berbeda dilansir dari laman bekasimedia.com Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi pernah menyatakan bahwa Kota Bekasi tidak akan memiliki perguruan tinggi. Sebab hal ini telah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah disepakati jauh sebelumnya.

Sardi berpendapat mungkin ada beberapa kasus di mana universitas swasta dapat berubah menjadi negeri. Namun, inisiatif tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah termasuk DPRD tidak memiliki wewenang untuk membangun Universitas Negeri Kota Bekasi,” Jelas Sardi.

Sardi mengatakan memang sebelumnya telah ada upaya kajian terkait pembangunan Universitas Negeri Kota Bekasi. Sayangnya, upaya tersebut tidak pernah terealisasi.

“Sebab untuk mendirikan kampus negeri memerlukan pemikiran yang panjang, termasuk penentuan lokasi, sumber daya, dan pembiayaan operasional. Selama beberapa tahun terakhir, upaya ini belum dapat diwujudkan karena batasan kewenangan,” katanya.

Sardi menegaskan bahwa saat ini, langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah bagaimana mereka dapat mensubsidi pendidikan tinggi bagi warga Kota Bekasi di kampus-kampus negeri di luar kota.