Longsoran Sampah di TPAS Galuga Ungkap Krisis Pengelolaan: DPRD Bogor Desak Perbaikan

Bogor, mata4.com — Tragedi longsornya gundukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Sabtu (7/6) sore, kembali menyuarakan peringatan keras akan krisis pengelolaan sampah dan minimnya infrastruktur pendukung di daerah tersebut.

Sebagai respons atas insiden tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi 3, Muhammad Hasani ST, bersama tokoh masyarakat setempat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi longsoran serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Selasa (10/6). Dalam kunjungan tersebut, Hasani menyoroti langsung kondisi memprihatinkan di lapangan.

“Minimnya alat berat, rusaknya infrastruktur jalan, hingga tidak adanya kantong parkir armada sampah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga sekitar,” ujar Hasani kepada awak media usai sidak, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, longsor terjadi akibat menumpuknya berbagai jenis sampah dalam jumlah besar yang menjadi licin saat diguyur hujan. Tidak tersedianya alat berat seperti excavator untuk meratakan dan menata tumpukan tersebut, kata Hasani, turut memperburuk kondisi.

“Jika tidak segera ditangani, longsor susulan bisa terjadi. Excavator harus segera ditambah demi mencegah bencana lanjutan dan membuka kembali akses warga yang sempat terputus,” tegas politisi PPP dari Daerah Pemilihan 4 itu.

Hasani juga menyinggung antrian panjang truk sampah yang kerap memenuhi pinggir jalan utama akibat ketiadaan kantong parkir khusus. Kondisi tersebut tak hanya menimbulkan kemacetan, tapi juga mengganggu aktivitas harian masyarakat.

“Pelebaran jalan minimal tiga meter di jalur akses menuju lokasi longsoran harus segera direalisasikan. Begitu pula pembebasan lahan di sekitar TPAS untuk fasilitas parkir dan pendukung lainnya,” desaknya.

Lebih lanjut, Hasani menyampaikan bahwa Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor telah sejak awal pembahasan anggaran 2025 merekomendasikan sejumlah program strategis untuk TPAS Galuga. Di antaranya, pengadaan alat berat, pembebasan lahan, hingga pembangunan IPAL baru. Namun hingga kini, belum terlihat langkah nyata dari pemerintah daerah.

“Selama ini kami sudah dorong, tapi masih jalan di tempat. Kejadian kemarin harus jadi alarm serius. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengurus administrasi, sementara warga sekitar hanya dapat bau dan dampaknya,” ujar Hasani.

Ia menegaskan, Komisi 3 akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor guna meminta penjelasan dan rencana kerja konkret dalam waktu dekat.

“Keselamatan warga tidak boleh menunggu korban jiwa. Penataan TPAS Galuga adalah tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Arif)