Komisi I DPRD Kota Bekasi Catat 99 Rekomendasi LKPJ Tahun 2024

Bekasi, mata4.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyampaikan sebanyak 99 poin rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi ini dibacakan oleh anggota Komisi I, Fendaby Surya Putra, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, dikutip berita Bekasi, Jumat (23/5/2025).

Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil rapat kerja bersama mitra kerja Komisi I DPRD. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan strategis terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Bekasi.

“Rekomendasi Komisi I DPRD merupakan salah satu wujud sistem perimbangan kekuasaan dalam pemerintahan daerah. Hal ini sebagai bentuk sinergi dan upaya saling melengkapi dalam menjalankan fungsi check and balance guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah,” ujar Fendaby.

Adapun rincian rekomendasi yang diberikan Komisi I meliputi:

Sekretaris Daerah: 1 rekomendasi

Sekretariat DPRD: 3 rekomendasi

Inspektorat: 7 rekomendasi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): 8 rekomendasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat): 4 rekomendasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM): 7 rekomendasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): 4 rekomendasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol): 5 rekomendasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): 5 rekomendasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3KB): 3 rekomendasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi): 4 rekomendasi

Unsur kecamatan dan kelurahan se-Kota Bekasi: 58 rekomendasi

Fendaby menegaskan bahwa rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dan strategis untuk memperkuat komitmen pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Melalui indikator produktivitas, kualitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, DPRD berharap rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah,” pungkasnya.