Jakarta, Mata4com — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memegang peran strategis dalam memastikan Program Cek Kesehatan Gratis berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis” yang digelar secara hybrid di Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).
Forum ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, menegaskan bahwa Pemda merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi layanan nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam memastikan program cek kesehatan gratis dapat berjalan efektif, menjangkau masyarakat secara luas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, BSKDN juga menghimpun berbagai masukan strategis sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian. Hasil diskusi diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Ia menyebut, penguatan peran Pemda sejalan dengan kebijakan Kemendagri yang mendorong daerah menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan.
“Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat perannya dengan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis di ruang publik serta memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS Kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi prioritas kami,” kata Abdul Harris.
Hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau mencapai sekitar 95 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, Pemkot Bekasi juga mengembangkan program pendukung seperti sekolah lansia guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia.
Meski demikian, Pemkot Bekasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan tenaga kesehatan. Untuk itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan program.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan agenda kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting dalam memperkuat kedaulatan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
About the Author
